CFD Disebut Pasar Kaget, Dishub DKI: Area Olahraga dan UMKM Dipisah

JAKARTA, Pemprov DKI Jakarta memberikan tanggapan terhadap perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) yang dinilai telah berubah fungsi menjadi pasar liar.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menegaskan bahwa Pemprov DKI telah melakukan penataan agar tujuan utama pelaksanaan CFD tetap terjaga.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membagi area olahraga dan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Warga yang ingin berolahraga dipisahkan area aktivitasnya dari UMKM. UMKM diperbolehkan membuka stan di lokasi tertentu yang tidak mengganggu kegiatan olahraga atau lalu lintas pejalan kaki maupun pengendara sepeda,” kata Syafrin saat dimintai konfirmasi, Kamis (7/8/2025).

Ia menjelaskan bahwa CFD di Jakarta tidak hanya sebagai ajang kumpul atau berdagang, tetapi bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan utama.

Di antaranya ialah meningkatkan kualitas udara dan mengurangi pencemaran, menciptakan budaya lingkungan yang sehat, menyediakan area umum untuk olahraga, seni, dan interaksi masyarakat, serta menjadi sarana pelayanan masyarakat dan sosialisasi kebijakan pemerintah.

“Selain itu, CFD juga menjadi tempat untuk memperkuat rasa solidaritas komunitas serta gaya hidup yang sehat,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) mengajukan permintaan untuk dilakukannya evaluasi pelaksanaan CFD di berbagai daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan, CFD perlu ditinjau kembali karena kegiatan ini sering berubah menjadi pasar liar yang jauh dari tujuan gerakan hari tanpa emisi atau gaya hidup sehat.

“Pada hari bebas kendaraan, akhirnya berubah menjadi pasar tiba-tiba di pagi hari. Pengunjung yang membeli seblak, cilok, dan basreng lebih banyak dibandingkan mereka yang berkeringat karena berlari. Sampah menumpuk,” ujar Bima dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Bima juga mengajak Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, untuk turut memantau pelaksanaan CFD di berbagai wilayah.

Bahkan, Bima tidak ragu-ragu menghentikan sementara kegiatan CFD guna meninjau pelaksanaan acara tersebut.

“Maka sudah sangat tidak masuk akal lagi adanya CFD di berbagai tempat. Mungkin Bapak Wakil Menteri LH bisa mengontrol bersama, CFD mana yang perlu dievaluasi, cukup dihentikan sementara,” katanya.

Bima menyatakan, Jakarta menjadi contoh dalam pelaksanaan CFD yang memiliki pengelolaan yang baik dan sesuai dengan tujuan menekan emisi karbon.

Karena itu, ruang CFD di Jakarta diatur dengan baik sehingga area olahraga dan bersepeda terlihat rapi.

“Jika Jakarta bagus menurut saya, sudah mulai ada pengaturan yang baik di bidang kuliner, orang berlari, naik sepeda, dan sebagainya. Baguslah Jakarta. Tapi daerah lainnya masih hanya menjadi pasar saja, jauh dari target emisi nol bersih yang tadi disebutkan,” katanya.